 |
| Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin |
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Kepada rekan-rekan Suplier Kayu Gaharu diseluruh Indonesia, Kami Sebagai pembeli kayu Gaharu siap melakukan kerjasama dengan sistem pembelian Tunai dari kayu Gaharu yang anda miliki.
Jika anda memiliki kayu gaharu dari alam jangan sungkan untuk mengontak kami. Kami akan memberikan informasi yang anda butuhkan. Semoga dengan adanya blog ini para petani tidak kesulitan untuk menjual kayu gaharu milikinya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan harga pasar.
Untuk Tahap Pertama, prioritas kami adalah membeli :
1. Kayu Gaharu Super Alam
2. Selanjutnya Kelas dibawahnya
Untuk Lebih jelas silahkan Hubungi di 0812 20 421 431 ( Tidak SMS).
N. Ramdani
Labsain Edu Media
Jln. Nagrog No. 11 A Ujungberung Bandung
Jawa Barat - Indonesia
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jika anda memiliki kayu gaharu dari alam jangan sungkan untuk mengontak kami. Kami akan memberikan informasi yang anda butuhkan. Semoga dengan adanya blog ini para petani tidak kesulitan untuk menjual kayu gaharu milikinya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan harga pasar.
Untuk Tahap Pertama, prioritas kami adalah membeli :
1. Kayu Gaharu Super Alam
2. Selanjutnya Kelas dibawahnya
Untuk Lebih jelas silahkan Hubungi di 0812 20 421 431 ( Tidak SMS).
N. Ramdani
Labsain Edu Media
Jln. Nagrog No. 11 A Ujungberung Bandung
Jawa Barat - Indonesia
-------------------------------------------------------------------------------------------
.Please Read this Inform
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Dalam hal ini Penulis akan menguraikan Hak perwalian anak apabila terjadi perceraian dengan mengambil 2 putusan di Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Analisa kasus 1 dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang – Undang Perkawinan tersebut jelas telah menghapus berbagai macam ketentuan hukum perkawinan untuk berbagai macam golongan warganegara dan untuk berbagai macam golongan sejauh telah diatur dalam UU ini di satu pihak dan memperlakukan hukum masing – masing Agama dan Kepercayaannya itu menjadi hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan di pihak lain termasuk perceraian yang berlaku untuk semua WNI.
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Kalimantan Selatan UU Perkawinan ini dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pengertian hukum diatas. Perceraian dapat memberikan pengaruh baik atau buruknya dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu juga dimengerti dan dipahami dengan sempurna di setiap orang, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyrakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga.
Perceraian adalah suatu malapetaka, tapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat memimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya sebuah perkawinan demi keselamatan bersama.
2. Pelaksanaan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Kehebohan sering sekali terjadi setelah sepasang suami – isteri bercerai. Salah satu isu heboh yang sering menjadi masalah adalah adalah Hak Perwalian terhadap anak. Proses penentuan Hak Perwalian anak tidak hanya menimbulkan efek stress bagi orang tua, tapi juga traumatis bagi anak – anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut dalam masa pertumbuhan atau dalam masa perkembangan jiwa anak itu sendiri.
Dengan demikian perceraian merupakan suatu hal yang akan membawa dampak negatif terhadap masa depan anak, apalagi anak yang pada masa kecilnya sudah tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah.
Atas dasar itu pertimbangan komprehensif menjadi keharusan bagi suami – isteri yang telah bercerai serta lembaga – lembaga hukum terkait sebelum menghasilkan putusan tentang perwalian terhadap anak.
Kalau perceraian telah memasuki tingkat yang tidak dapat dicabut kembali, maka yang akan menjadi masalah adalah anak – anak yang masih di bawah umur, yaitu anak - anak yang belum dewasa. Siapakah diantara suami dan isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Namun dalam perkara ini ada yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah isteri ( ibu ) sebagai dalil bahwa ibu yang lebih berhak daripada ayah ( suami ) atas hadhanah si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Hal ini justru demi melihat kemaslahatan dari si anak, karena itu anak boleh diserahkan kepada ibu walaupun si ibu sudah bersuamikan orang lain. Kalau kepentingan ( kemaslahatan ) si anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain, maka ayahnyalah yang lebih berhak memelihara si anak. Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak selama Hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu.
Masyarakat di Kota Semarang pada umumnya telah mengenal perwalian anak melalui praktek di pengadilan. Tapi menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Edhi Sudharmuhono Hakim
di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengatakan bahwa keputusan perwalian anak itu ditentukan berdasarkan hakim. 1 Bisa saja seorang anak itu di bawah perwalian seorang ayah, jika ibunya oleh Pengadilan dinyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak baik karena faktor biaya maupun faktor lainnya seperti tingkah laku ibunya dianggap tidak layak atau secara moral ibunya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Andi Muliani,SH. Hakim
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama Hak Perwalian jatuh ke tangan ayah atau si ibu tergantung pada putusan hakim di pengadilan, dalam hal ini pengadilan mempertimbangkan sikap dan perilaku dari ibu serta umur.2
Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang tua dan wali yang mendapatkan hak perwalian ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya juga tenyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Kalimantan Selatan UU Perkawinan ini dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian dalam pengertian hukum diatas. Perceraian dapat memberikan pengaruh baik atau buruknya dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu juga dimengerti dan dipahami dengan sempurna di setiap orang, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyrakat demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga.
Perceraian adalah suatu malapetaka, tapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat memimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya sebuah perkawinan demi keselamatan bersama.
2. Pelaksanaan Hak Perwalian Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Kehebohan sering sekali terjadi setelah sepasang suami – isteri bercerai. Salah satu isu heboh yang sering menjadi masalah adalah adalah Hak Perwalian terhadap anak. Proses penentuan Hak Perwalian anak tidak hanya menimbulkan efek stress bagi orang tua, tapi juga traumatis bagi anak – anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak tersebut dalam masa pertumbuhan atau dalam masa perkembangan jiwa anak itu sendiri.
Dengan demikian perceraian merupakan suatu hal yang akan membawa dampak negatif terhadap masa depan anak, apalagi anak yang pada masa kecilnya sudah tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah.
Atas dasar itu pertimbangan komprehensif menjadi keharusan bagi suami – isteri yang telah bercerai serta lembaga – lembaga hukum terkait sebelum menghasilkan putusan tentang perwalian terhadap anak.
Kalau perceraian telah memasuki tingkat yang tidak dapat dicabut kembali, maka yang akan menjadi masalah adalah anak – anak yang masih di bawah umur, yaitu anak - anak yang belum dewasa. Siapakah diantara suami dan isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut. Namun dalam perkara ini ada yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah isteri ( ibu ) sebagai dalil bahwa ibu yang lebih berhak daripada ayah ( suami ) atas hadhanah si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Hal ini justru demi melihat kemaslahatan dari si anak, karena itu anak boleh diserahkan kepada ibu walaupun si ibu sudah bersuamikan orang lain. Kalau kepentingan ( kemaslahatan ) si anak terganggu karena ibunya bersuamikan orang lain, maka ayahnyalah yang lebih berhak memelihara si anak. Jadi ibu lebih berhak memelihara si anak selama Hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu.
Masyarakat di Kota Semarang pada umumnya telah mengenal perwalian anak melalui praktek di pengadilan. Tapi menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Edhi Sudharmuhono Hakim
di Pengadilan Negeri Semarang beliau mengatakan bahwa keputusan perwalian anak itu ditentukan berdasarkan hakim. 1 Bisa saja seorang anak itu di bawah perwalian seorang ayah, jika ibunya oleh Pengadilan dinyatakan tidak sanggup untuk memelihara anak baik karena faktor biaya maupun faktor lainnya seperti tingkah laku ibunya dianggap tidak layak atau secara moral ibunya dianggap tidak pantas untuk memelihara anak tersebut. Hal ini senada dengan apa yang dinyatakan oleh Ibu Andi Muliani,SH. Hakim
Tempat Jual Kayau Gaharu di Banjarmasin Pengadilan Agama Semarang menyatakan bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama Hak Perwalian jatuh ke tangan ayah atau si ibu tergantung pada putusan hakim di pengadilan, dalam hal ini pengadilan mempertimbangkan sikap dan perilaku dari ibu serta umur.2
Seringkali dalam kenyataannya salah satu orang tua dan wali yang mendapatkan hak perwalian ternyata tidak dapat melaksanakan kewajibannya juga tenyata sangat melalaikan kewajibannya sehingga menyebabkan kepentingan anak menjadi terabaikan dan penguasaan terhadap anak menjadi tidak jelas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar